Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman dibentuk berdasarkan kebutuhan akan sistem kerja yang efisien dan akuntabel. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas yang mencakup aspek pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, serta pengelolaan sumber daya dan informasi.

Susunan Struktur Organisasi:

  1. Kepala Dinas

    • Menjadi penanggung jawab utama terhadap seluruh program dan kegiatan. Kepala Dinas menetapkan arah kebijakan strategis, melakukan koordinasi lintas sektor, serta melaporkan kinerja kepada Bupati.

  2. Sekretariat

    • Bertugas menangani administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan kegiatan. Sekretariat memiliki fungsi vital dalam memastikan kelancaran birokrasi internal.

  3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

    • Mempunyai peran dalam menyusun program pencegahan kebakaran, pelatihan masyarakat, serta monitoring sistem proteksi kebakaran di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

  4. Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan

    • Mengelola kegiatan operasional di lapangan, seperti pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, dan evakuasi. Bidang ini bekerja dalam sistem shift 24 jam dan bersinergi dengan pos-pos pemadam.

  5. Bidang Sarana dan Prasarana

    • Bertanggung jawab atas pengadaan, pemeliharaan, dan pendistribusian peralatan dan armada. Termasuk dalam tugasnya adalah pengelolaan APAR, hydrant portabel, pakaian pelindung, dan alat evakuasi.

  6. Subbagian Data dan Pelaporan

    • Menyusun laporan operasional, melakukan dokumentasi kejadian, serta mengelola basis data internal untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan.

  7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Pos Pemadam Kecamatan

    • Dibentuk di kecamatan strategis guna mempercepat respon penanganan. Setiap pos dipimpin oleh kepala regu dan dilengkapi dengan peralatan operasional dasar.

Struktur ini diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta petugas lapangan yang telah melalui pelatihan teknis kebakaran dan penyelamatan. Setiap unit bekerja berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi daerah.